Fraksi NasDem Desak Transparansi APBD Perubahan 2025, Soroti Nasib Honorer

- Penulis

Selasa, 9 September 2025 - 09:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PASANGKAYU [CYBERMERAHPUTIH.CO.ID] — DPRD Kabupaten Pasangkayu menggelar rapat paripurna dengan agenda pembacaan pandangan fraksi terhadap Anggaran Perubahan APBD 2025 di ruang paripurna DPRD, Selasa (9/9/2025).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Putu Purjaya, yang menekankan pentingnya sinergi legislatif–eksekutif dalam menyusun anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas.

Hadir dalam rapat tersebut Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh anggota DPRD.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya Arham menyoroti perlunya transparansi dalam penyusunan dan perubahan anggaran. Ia menegaskan fraksinya menolak setiap perubahan nilai anggaran tanpa keterlibatan DPRD.

“Fraksi NasDem menolak adanya perubahan nilai anggaran tanpa sepengetahuan DPRD. Ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif,” tegas Arham.

Selain mekanisme penganggaran, NasDem juga meminta evaluasi terhadap kebijakan kenaikan pajak dan efektivitas sosialisasi program pemerintah. Pandangan kritis lainnya menyentuh isu kesejahteraan tenaga honorer, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kesejahteraan tenaga honorer harus menjadi perhatian utama. Mereka adalah ujung tombak pelayanan publik dan sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang lebih layak,” ujarnya.

Fraksi NasDem juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan peran media massa sebagai mitra dalam kontrol sosial. Menurutnya, kerja sama yang layak akan menunjang keterbukaan informasi publik.

Arham menegaskan, kritik yang dilontarkan fraksinya bukan bentuk permusuhan, melainkan wujud kepedulian dan kecintaan terhadap daerah.

“Kritik jangan dianggap sebagai ‘atik-patik’, tapi sebagai bahan evaluasi untuk kita semua. NasDem yakin kekeliruan pemerintah daerah juga karena kelalaian fungsi kontrol DPRD,” pungkasnya. (CP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cybermerahputih.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Komisi IV DPRD Balikpapan Diminta Serius Sikapi Keluhan Warga Terkait SPMB
Pasangkayu Matangkan Persiapan Upacara Hari Koperasi Nasional ke-79 Tahun 2026
Dengan Pendekatan Akrab, Polantas Polda Sulbar Tanamkan Kesadaran Tertib Lalu Lintas di Kalangan Pelajar
Perwakilan Masyarakat Adat Desa Ako Gugat PT Pasangkayu, Klaim Penguasaan Lahan Adat Dibawa ke Pengadilan
Hari Bhayangkara ke-80, Polres Pasangkayu Gelar Upacara dan Ramah Tamah, Kapolres Bacakan Amanat Presiden
Tingkatkan Kompetensi Petani Sawit, Pelatihan Pengembangan SDM Perkebunan 2026 Resmi Dibuka
Warga Desa Doda Protes Keras, Platdeker Diganti Gorong-gorong Dinilai Abaikan Risiko Banjir
Sekda Pasangkayu Buka Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dan Desa Cantik Statistik, Tegaskan Pentingnya Data Akurat untuk Pembangunan
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 02:19 WIB

Komisi IV DPRD Balikpapan Diminta Serius Sikapi Keluhan Warga Terkait SPMB

Kamis, 9 Juli 2026 - 07:11 WIB

Pasangkayu Matangkan Persiapan Upacara Hari Koperasi Nasional ke-79 Tahun 2026

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:48 WIB

Dengan Pendekatan Akrab, Polantas Polda Sulbar Tanamkan Kesadaran Tertib Lalu Lintas di Kalangan Pelajar

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:41 WIB

Perwakilan Masyarakat Adat Desa Ako Gugat PT Pasangkayu, Klaim Penguasaan Lahan Adat Dibawa ke Pengadilan

Rabu, 1 Juli 2026 - 09:44 WIB

Hari Bhayangkara ke-80, Polres Pasangkayu Gelar Upacara dan Ramah Tamah, Kapolres Bacakan Amanat Presiden

Berita Terbaru