CyberMerahPutih.co.id JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa izin (illegal access), hingga penghilangan data elektronik yang menyasar sejumlah pejabat negara mendapat perhatian serius Komisi III DPR RI. Parlemen bahkan mendesak Polri mempertimbangkan penerapan pasal makar terhadap para tersangka.
Desakan tersebut tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 antara Komisi III DPR RI dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman itu memberikan apresiasi terhadap langkah Kapolri beserta jajarannya dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan manipulasi data elektronik.
Namun, Komisi III menegaskan bahwa pengusutan perkara tersebut tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Proses hukum harus berjalan profesional, transparan, dan akuntabel agar seluruh fakta di balik kasus tersebut dapat terungkap.
“Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik, dan meminta penanganan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” demikian bunyi kesimpulan rapat.
Sorotan parlemen tidak hanya tertuju pada aspek pelanggaran teknologi informasi. Dugaan penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, hingga aparat penegak hukum dinilai memiliki konsekuensi serius terhadap keamanan negara dan stabilitas pemerintahan.
Atas dasar itu, Komisi III DPR RI meminta Polri menerapkan konstruksi hukum yang lebih berat terhadap para tersangka. Bahkan, tindakan tersebut dalam kesimpulan rapat disebut sebagai makar dan diminta untuk dikenakan pasal terkait.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan dan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” tegas Komisi III.
Selain mendesak penerapan pasal tersebut, Komisi III juga meminta penyidik Bareskrim Polri menelusuri kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam perkara tersebut.
Pengusutan diharapkan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jaringan pelaku, dugaan aktor intelektual, serta motif di balik operasi penyadapan ilegal itu juga diminta diungkap secara menyeluruh.
Dengan demikian, proses penegakan hukum diharapkan mampu memberikan kejelasan atas dugaan ancaman terhadap keamanan negara sekaligus memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
