CyberMerahPutih.co.id MAMUJU – Polda Sulawesi Barat menegaskan tidak ada anggota Polri yang kebal hukum. Siapa pun yang diduga terlibat tindak pidana akan diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa perlakuan istimewa, termasuk jika pelanggaran dilakukan oleh anggota kepolisian sendiri.
Penegasan tersebut menyusul penanganan kasus dugaan pelecehan seksual atau perbuatan cabul disertai penganiayaan yang melibatkan seorang oknum anggota Polri berinisial E di wilayah hukum Polresta Mamuju.
Dalam perkara ini, E telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mamuju. Tersangka juga telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Mamuju sejak 6 November 2026 untuk kepentingan penyidikan.
Kasus tersebut bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/357/X/2026/SPKT/RESTA MAMUJU/SULBAR tertanggal 28 Oktober 2026.
Menindaklanjuti laporan itu, penyidik melakukan serangkaian langkah hukum, mulai dari mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa korban dan saksi-saksi, melakukan pemeriksaan medis terhadap korban, hingga mengumpulkan alat bukti melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Pada 30 Oktober 2026, Seksi Propam Polresta Mamuju terlebih dahulu mengamankan E untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Yang bersangkutan kemudian ditempatkan di Sel Provost selama tujuh hari untuk kepentingan pemeriksaan awal.
Perkembangan perkara berlanjut pada 5 November 2026. Setelah menggelar perkara dan mempertimbangkan alat bukti yang diperoleh, penyidik Unit PPA meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan serta menetapkan E sebagai tersangka.
Sehari kemudian, tepatnya 6 November 2026, tersangka resmi ditahan di Rutan Polresta Mamuju. Sementara itu, pada 9 November 2026, penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Penyidik juga menjadwalkan pengiriman berkas perkara tahap pertama kepada JPU pada 16 November 2026.
Kabid Humas Polda Sulawesi Barat Kombes Pol. Memo Ardian, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Kapolda Sulbar Irjen Pol. Totok Suharyanto telah menginstruksikan agar setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan anggota Polri ditangani secara tegas dan transparan.
“Kapolda Sulawesi Barat menegaskan bahwa tidak ada anggota Polri yang kebal hukum. Setiap anggota yang diduga melakukan tindak pidana wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami memastikan bahwa penanganan perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas Memo Ardian.
Ia menjelaskan, pertanggungjawaban anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran tidak hanya melalui proses pidana, tetapi juga mekanisme Kode Etik Profesi Polri.
Dalam kasus ini, proses pidana ditangani Unit PPA Satreskrim Polresta Mamuju, sedangkan dugaan pelanggaran etik menjadi kewenangan Seksi Propam Polresta Mamuju.
Untuk proses etik, pemberkasan lanjutan direncanakan setelah perkara pidana dinyatakan lengkap atau P-21, disertai saran hukum dari Bidkum Polda Sulbar sesuai mekanisme yang berlaku.
Adapun dalam perkara pidana, tersangka disangkakan melanggar Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Polda Sulbar juga menyatakan memahami perhatian dan keprihatinan masyarakat terhadap kasus tersebut. Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak korban dan asas praduga tak bersalah.
“Kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Apabila ada anggota yang justru melakukan pelanggaran, maka harus diproses sesuai aturan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tidak boleh hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga wajib ditegakkan terhadap setiap anggota Polri,” tutupnya.
Penanganan perkara ini menjadi ujian bagi komitmen institusi kepolisian dalam menegakkan hukum secara setara, termasuk terhadap anggotanya sendiri. Polda Sulbar menegaskan komitmennya mewujudkan Polri yang profesional, humanis, transparan, dan akuntabel melalui semangat POLISI BERSAMA MASYARAKAT.
