Pasangkayu, Cybermerahputih.co.id – Wakil Bupati Pasangkayu, Dr. Hj. Herny Agus, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pelepasan Kawasan Hutan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Pasangkayu dan dihadiri unsur Forkopimda serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pasangkayu, Kepala BPN Pasangkayu, Kejari Pasangkayu, perwakilan Dandim 1427/Pasangkayu, Asisten II Setda Pasangkayu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Kabag Protokol Kabupaten Pasangkayu.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hj. Herny Agus menegaskan bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional yang bertujuan menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Program ini juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial.
“Salah satu agenda penting dalam reforma agraria adalah penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, termasuk melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Herny Agus.
Ia mengakui, di Kabupaten Pasangkayu masih terdapat dinamika dan permasalahan terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan yang secara administratif berada dalam kawasan hutan, namun secara faktual telah lama dimanfaatkan masyarakat untuk pemukiman, pertanian, maupun kegiatan ekonomi lainnya.
“Kondisi ini tentu memerlukan penanganan yang komprehensif, hati-hati, dan berbasis data agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun permasalahan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sangat penting sebagai wadah koordinasi lintas sektor, lintas kewenangan, dan lintas pemerintahan dalam menyatukan persepsi, langkah, dan kebijakan terkait proses pelepasan kawasan hutan serta penataan akses bagi masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berharap dapat:
Menyelaraskan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait regulasi dan mekanisme pelepasan kawasan hutan.
Mengidentifikasi secara jelas lokasi, subjek, dan objek tanah yang diusulkan dalam skema reforma agraria.
Menyusun langkah-langkah konkret dan terukur, termasuk pembagian peran antarinstansi.
Mendorong percepatan penyelesaian permasalahan lahan secara adil, transparan, dan berkelanjutan.
Wakil Bupati menegaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu senantiasa mendukung penuh pelaksanaan reforma agraria dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, kepastian hukum, serta stabilitas sosial di tengah masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan forum tersebut sebagai ruang dialog yang konstruktif, terbuka, dan solutif demi menghasilkan rekomendasi yang berdampak nyata.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Gugus Tugas Reforma Agraria serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya penataan agraria di Kabupaten Pasangkayu. Semoga rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai,” pungkasnya.
Red: Cyber
